KPU Kabupaten Kediri Ikuti Sosialisasi Virtual “Kampanye Pemilihan pada masa Pandemi Covid-19”

KPU Kabupaten Kediri Ikuti Sosialisasi Virtual “Kampanye Pemilihan pada masa Pandemi Covid-19”

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti sosialisasi “Kampanye Pemilihan pada masa pandemi Covid-19” yang diselenggarakan KPU RI secara virtual, Sabtu (26/09/2020). 

Dimulai pukul 13.00 WIB, sosialisasi virtual dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting mengundang 261 KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Hadir mengikuti diskusi tersebut Komisioner Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim.

Anggota KPU RI, I Dewa Kade Riarsa Raka Sandi sebagai narsumber diskusi menyampaikan bahwa prinsip pelaksanaan kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan yang diselenggarakan pada masa Pandemi COVID-19 ada di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 11 Tahun 2020 Perubahan PKPU 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, dan PKPU 13 Tahun 2020 Perubahan Kedua PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

“Ketentuan terbaru Pasal 1 angka 15 PKPU 11 Tahun 2020, pengertian kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota,” ungkap I Dewa Kade Riarsa Raka Sandi, Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) KPU RI, Sabtu (26/09/2020).

Sandi menjelaskan,  sesuai PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 57, metode kampanye yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Di dalam situasi pandemi, untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung dengan memperhatikan kapasitas ruangan, diutamakan dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring. Jika tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, membatasi Peserta yang hadir paling banyak 50 orang dan wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19,” jelasnya.

Sedangkan untuk Debat Publik, diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung, serta wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Hanya dihadiri Pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, 4 orang Tim Kampanye Paslon, dan 7 atau 5 orang anggota KPU Provinsi, atau 5 orang KPU Kabupaten/Kota,” imbuhnya.

Pada penyebaran Bahan Kampanye, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan sebelum dibagikan, Bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi.

“Petugas yang membagikan Bahan Kampanye mengggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan serta dalam pembagian Bahan Kampanye tidak boleh menimbulkan kerumunan,” tuturnya.

Dalam kegiatan lain kampanye, Pasal 88C PKPU 13 Tahun 2020, menyebutkan hanya boleh dilakukan dengan metode Kampanye melalui media sosial dan Kampanye melalui media Daring.

“Rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, peringatan hari ulang tahun Partai Politik  tidak diperbolehkan,” katanya.

Apabila Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung, Tim Kampanye melanggar peraturan tersebut, akan dikenai sanksi berupa peringatan hingga pembubaran kegiatan kampanye oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Jika masih melanggar kembali maka akan diberikan sanksi administrasi berupa penundaan kegiatan selama tiga hari oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Acara berakhir pukul 15.30 WIB. (hupmas/ lyn)