KPU Kediri Ikuti Rakor Lanjutan Persiapan Pembentukan (DP3)

KPU Kediri Ikuti Rakor Lanjutan Persiapan Pembentukan (DP3)
Rakor Persiapan Pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kamis (5/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (05/08/2021). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan secara virtual yang diadakan KPU Provinsi Jatim dengan diikuti 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hadir pada rapat tersebut Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Nanang Qosim dan Subkoordinator TekMas Bintang Fajar.

Rapat yang berlangsung dari 13.00 s/d 15.00 WIB tersebut dimoderatori Koordinator Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Jatim, Yulyani Dewi dengan Pemateri Divisi Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro yang memimpin jalannya koordinasi dari kediaman masing-masing begitupun dengan para peserta.

Koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutannya Anam menyampaikan diskusinya dengan KPU-RI yang pada intinya adalah memohon untuk diberikan anggaran khusus dalam pelaksanaan program Desa Peduli dan Pemilihan (DP3) bagi divisi Parmas, mengingat peran parmas sangat penting dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. “Parmas ini merupakan divisi yang harus didukung karena tidak mengenal waktu dalam memberikan pendidikan pemilih,” tutur Anam.

Lanjut Anam, KPU Jatim telah meminta kepada KPU-RI untuk membuatkan modul sosialisasi yang bisa digunakan se-Indonesia, agar sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pendidikan pemilih dapat seragam, serta meminta untuk diadakan fasilitator dalam pelatihan-pelatihan guna mendukung program DP3.

Sementara itu, Divisi Parmas KPU Jatim, Gogot meminta kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memaparkan rencana penerapan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayahnya masing-masing. Dimana dari semua usulan 38 KPU Kabupaten/Kota, tidak ada satupun KPU Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran dalam mendukung pelaksanaan program DP3.

“Kami mengetahui program DP3 ini cukup sulit dilaksanakan karena tidak ada anggaran yang memadai, walaupun begitu kami berharap rekan-rekan KPU Kabupaten/Kota tetap serius dengan usulan lokus DP3 yang telah dibuat,” kata Gogot.

Gogot mengatakan semua desa yang telah diusulkan tidak hanya dijadikan sekedar usulan tetapi juga telah dikoordinasikan lebih dulu dengan stakeholder terkait, sehingga jika kegiatan ini dilaksanakan tidak ada penolakan / keberatan dari pihak-pihak tertentu.

Setelah mengumpulkan semua usulan dari semua KPU Kabupaten / Kota akhirnya didapatkan 74 usulan lokus yang sesuai dengan kriteria program (DP3) dengan rincian : 54 usulan lokus dengan kategori daerah Parmas terendah, 5 usulan lokus dengan kategori daerah rawan konflik, 11 usulan lokus dengan kategori daerah rawan bencana dan terakhir 4 usulan lokus dengan kategori daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi. (pnj)