Peringatan HIMAS 2021, Wujud Kedaulatan Hak Asasi Manusia untuk Masyarakat Adat Dunia

Peringatan HIMAS 2021, Wujud Kedaulatan Hak Asasi Manusia untuk Masyarakat Adat Dunia
Flyer Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Indonesia merupakan negara majemuk yang didalamnya terdapat beraneka ragam suku bangsa , termasuk didalamnya terdapat berbagai macam masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan setiap tanggal 09 Agustus 2021 diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Pertama kali diumumkan pada 1994 oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam putusan resolusi 49/214 pada 23 Desember 1994 hari itu dipilih karena untuk mengenang hari pertemuan pertama kelompok kerja untuk populasi masyarakat adat sub-komisi promosi dan perlindungan hak asasi manusia pada 1982. 

Peringatan HIMAS setiap tahunnya dirayakan untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi hak asasi masyarakat adat dunia. HIMAS menjadi penegasan melalui pengakuan kontribusi penting dan strategis dari masyarakat adat terhadap bumi terutama terkait dengan peran masyarakat adat sendiri di garis terdepan dalam mengatasi tentang kedaulatan pangan dan juga masalah lingkungan yang tengah terjadi.

Peringatan HIMAS yang dilaksanakan serentak meskipun di tengah pandemi ini sebagai bentuk upaya yang telah mendatangkan hasil untuk masyarakat adat termasuk didalamnya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat. Saat ini di seluruh dunia, banyak kepala negara yang mengucapkan minta maaf kepada masyarakat adat di negaranya atas dasar peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang kelam, seperti perbudakan , kekerasan, intimidasi, kriminalisasi hingga perampasan wilayah adat dan sebagainya. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai masyarakat adat, salah satunya disahkannya  undang-undang masyarakat adat (UU MA).

Pada perayaan HIMAS pada senin (09/08/2021) dimulai pukul 09.00 WIB yang dilangsungkan secara daring melalui zoom yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), dihadiri oleh Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dan Dirjen Kebudayaan RI Hilmar Farid sebagai pembicara utama serta empat narasumber, yaitu Dolorosa Sinaga (perupa), Mohamad Sobari (budayawan), Mardiana Derendana (aktivis perempuan adat dan pelaku budaya dari Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah), dan Torianus Kalami (aktivis dan pelestari budaya dari Moi Kelim di Papua Barat).  

Dalam zoom meeting tersebut disampaikan bahwa masyarakat adat dari dulu hanya hidup dalam konteks survival saja, karena hidup di alam raya yang luas dan menciptakan berbagai hal untuk bertahan. Masyarakat adat melakukan perlawanan berbagai cara hanya untuk melindungi ruang hidup. Oleh karena itu pemerintah setidaknya harus memulai kesadaran bahwa kebudayaan tidak akan berdiri tanpa alasnya, sehingga dengan melindungi masyarakat adat baik wilayah dan komunitasnya seperti apa yang diistilahkan dalam UU Pemajuan kebudayaan, yaitu “Objek Pemajuan Kebudayaan.” Tanpa pengakuan hak Masyarakat Adat serta perlindungan atas wilayah adatnya, tentu saja perlindungan kebudayaan akan sulit untuk diteruskan karena seolah menjadi kosong dan kehilangan makna, dimana makna itu melekat pada wilayah adat. (bint)