Wujudkan Tata Kelola Perbaikan Lembaga, KPU Kediri ikuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Wujudkan Tata Kelola Perbaikan Lembaga, KPU Kediri ikuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Rakor Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Jumat (27/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id -  Jumat (27/08/2021) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara virtual yang diadakan KPU Provinsi Jatim dengan diikuti 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri Ketua KPU Ninik Sunarmi, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Nanang Qosim, Sekretaris Bekti Rochani dan Kasubbag atau Subkoordinator yang membidangi reformasi birokrasi.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 s/d 17.30 WIB tersebut dibuka dengan sambutan oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam, yang menyampaikan bahwa rakor ini diadakan guna memantau sejauh mana KPU Kabupaten/kota melaksanakan implementasi Reformasi Birokrasi semester I pada tahun 2021 di wilayahnya sebagai wujud menciptakan birokrasi yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, serta responsif dalam melayani publik. 

“KPU Jatim memiliki kewajiban untuk terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya, maka dari itu kami berharap teman-teman KPU Kabupaten/ Kota ikut memberikan kontribusi positif, agar apa yang sudah kita canangkan dapat memberikan dampak signifikan,” ucap Anam.

Anam berpesan dengan dipilihnya KPU Jatim menjadi salah satu provinsi dari 10 KPU Provinsi yang menjadi percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU oleh Kemenpan-RB, maka sudah seharusnya tanggung jawab dan amanah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Senada dengan Anam, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani mengatakan dilaksanakannya rakor ini dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di provinsi dan kabupaten/ kota, dan ini sebagai salah satu instrumen KPU Provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di 38 kabupaten/ kota. “Dengan pertemuan ini kita mengkaji persoalan/ kesulitan apa yang dihadapi kabupaten/kota, sehingga dapat dicari solusi atas persoalan tersebut, yang tujuannya adalah KPU Kabupaten/Kota dapat benar-benar melakukan evaluasi secara mandiri di wilayah kerjanya,” kata Rochani.

Rakor dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Tenaga Ahli Biro Perencanaan KPU-RI, Windra Subekti yang membahas mengenai Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur dan disambung oleh pemateri berikutnya Pengendali Teknis Inspektorat, Donny Irfany yang menjelaskan terkait Pemantauan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

Seperti diketahui, KPU RI telah menerbitkan 2 (dua) regulasi untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, berikutnya Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, kedua hal ini dilengkapi dengan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang harus diisi oleh tiap satker guna melakukan penilaian mandiri terkait reformasi birokrasi di wilayahnya. (pnj)