REFORMASI BIROKRASI MENJADI KEBUTUHAN KPU

REFORMASI BIROKRASI MENJADI KEBUTUHAN KPU

Oleh Agus Hariono
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Munculnya ide Reformasi Birokrasi (RB) tidak lepas dari sejarah pahit bangsa Indonesia. Menjelang era reformasi Indonesia dilanda krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya tututan dari berbagai pihak untuk melaksanakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era ini disebut dengan reformasi gelombang pertama.

Pada reformasi gelombang pertama inilah yang menjadi tonggak dimulainya reformasi di berbagai bidang, antara lain, bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi. Perubahan mendasar ini didasari oleh keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia yang ingin segera mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding bidang yang lain. Oleh karena itu secara resmi, pada tahun 2004 pemerintah menegaskan dan memfokuskan tentang penerapan clean government dan good governance yang pada prinsipnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bentuk programnya adalah pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi.

Pada tahun 2009, di depan sidang DPR RI, Presiden menegaskan kembali tentang tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa, salah satunya dengan melaksanakan reformasi gelombang kedua, dengan harapan pada tahun 2025 nanti bangsa Indonesia benar-benar berada pada fase bergerak menuju negara maju.

Sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan Reformasi Gelombang Kedua pemerintah menerbitkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi berupa rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelakanaan reformasi birokrasi nasional untuk waktu 2010-2025. Sementara Road Map yaitu bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Saat ini Reformasi Birokrasi memasuki periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi berkelas dunia yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola semakin efektif dan efisien.

Pelaksanaan reformasi birokrasi memang menjadi pertaruhan yang amat berat bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diuraikan bahwa jika berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan diharapkan tersebut antara lain; a) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; b) menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; c) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; d) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; e) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; f) menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Akan tetapi sebaliknya, jika gagal dilaksanakan, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Dalam Road Map tersebut terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan, antara lain: 1) Manajemen Perubahan; 2) Deregulasi Kebijakan; 3) Penataan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penataan SDM Aparatur; 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7) Penguatan Pengawasan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Akhirnya, sebagaimana Grand Design Reformasi Birokrasi, pada tahun 2025, diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan: a). tidak ada korupsi; b). tidak ada pelanggaran; c). APBN dan APBD baik; d). semua program selesai dengan baik; e). semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f). komunikasi dengan publik baik; g). penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h). penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i). hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Reformasi Birokrasi di KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2013. Jika dilihat dari periodesasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yaitu sejak tahun 2010-2025, maka hingga saat ini KPU telah memasuki periode ketiga dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Sepanjang melaksanakan Reformasi Birokrasi, KPU telah mengantongi tiga penghargaan yaitu pada tahun 2014, 2015 dan 2017. Adapun setelahnya tidak meraih penghargaan lagi dan cenderung mengalami penuturunan. Hal tersebut disebabkan karena alat ukur yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berbeda. Misalnya, dibanding tahun 2017, objek evaluasinya semakin luas sampai ke unit satuan kerja.

Bagi KPU pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi kebutuhan. KPU menjadi Lembaga Non Struktural memiliki peran yang sama dengan lembaga lain dalam menyukseskan Grand Design Reformasi Birokrasi yang di- breakdown dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi lima tahunan. Secara hierarkir KPU memiliki unit-unit dan satuan kerja di bawahnya yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang secara otomatis mereka juga harus menerapkan Reformasi Birokrasi dengan sebaik-baiknya.

KPU Kabupaten Kediri, sebagai salah satu satuan kerja (satker) KPU, selalu siap melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi selain merupakan wujud kepatuhan, juga merupakan kebutuhan bagi lembaga penyelenggara Pemilu. Karena setiap sudah pasti menginginkan menjadi lembaga yang terbaik. Lembaga yang baik salah satunya cirinya melayani atau melakukan pelayanan prima terhadap masyarakat. Tagline “KPU Melayani” sesungguhnya harus dijiwai oleh setiap warga KPU, karena pada hakekatnya tugas utama sebagai penyelenggara Pemilu adalah melayani. 

Sumber:
1. Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.