Menguji Transparansi DPR dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

Menguji Transparansi DPR dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Minggu (09/01/2022) via youtube PUSaKO FHUA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Diskusi Publik yang bertemakan Menyoal Seleksi Penyelenggaraan Pemilu: Prospek dan Tantangan Fit and Proper Test di DPR.

Berlangsung pukul 13.30 dengan menghadirkan pembicara dari DEEP Indonesia Neni Nur Hayati, Pusat Kajian Politik FISIP UI (PUSKAPOL UI) Hurriyah, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)  Aji Pangestu, dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro.

Neni berpandangan bahwa tim seleksi sebisa mungkin memaksimalkan dan meningkatkan terkait keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas dalam berjalannya proses seleksi penyelenggara pemilu, yakni dengan cara membuka kepada publik nama-nama pendaftar seleksi dan latar belakang mereka. Mengingat saat ini didukung teknologi dan informasi yang canggih, maka mempublish nama-nama pendaftar sejak awal hingga proses akhir merupakan cara yang baik untuk diterapkan kedepannya.

“Tim seleksi tidak hanya menerima masukan saja sebagai formalitas belaka, tetapi ternyata melakukan konfirmasi atas masukan dan saran masyarakat, kemudian melakukan tindak lanjut. Saya kira ini menjadi hal baik apabila keterlibatan masyarakat sipil betul-betul didengar dan direalisasikan oleh tim seleksi.” jelas Neni.

Selanjutnya Hurriyah menjelaskan bahwa komunikasi dengan politisi di parlemen merupakan hal yang penting, karena kandidat harus memiliki akses kepada partai politik untuk memberi bukti bahwa kandidat mampu berkomunikasi baik dalam proses seleksi ini. Maka dari itu Hurriyah berpandangan bahwa proses komunikasi dalam fit and proper test perlu dibuka seluas-luasnya tanpa terkecuali. “Tidak boleh ada ruang gelap dalam proses politik di DPR” tegas Hurriyah.