Seberapa Penting Urgensi Kepastian Jadwal Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024?

Seberapa Penting Urgensi Kepastian Jadwal Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024?

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (27/10/2021) via kanal youtube Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Diskusi Publik terkait urgensi jadwal Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Diskusi yang berlangsung pukul 14.00-15.30 WIB ini menghadirkan narasumber dari Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, dan Network for Democracy and Electoral Integrity Ferry Kurnia Rizkyansyah.

Materi pertama disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari menyampaikan bahwa penentuan jadwal pemilu sesungguhnya sudah tetap hal ini sudah tertuang dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945. “Menurut saya ada dua unsur dalam pasal tersebut pertama, pemilihan umum dilaksanakan secara luber jurdil, kedua unsur setiap 5 tahun sekali. Maka jadwal pemilu tidak perlu diperdebatkan kapan terlaksanakannya karena sudah pasti tepat 5 tahun seklali” jelas Feri.

Feri mengajak kepada jajaran penyelenggara untuk menetapkan hari dan tahapan-tahapan pemilu agar menjadi tradisi ketatanegaraan yang akan diterapkan otomatis lima tahun sehingga tidak akan ada lagi diskusi yang terulang antara pemerintah dan KPU.

“Bagi saya, KPU itu punya hak tunggal untuk menentukan jadwalnya. Penyelenggara pemilu yang lain ngikut, kerjakan tugasnya. KPU hanya perlu berpedoman pada Pasal 22E UU 1945, yang menjelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan itu dibuat agar tak terjadinya kekosongan pemerintahan” tutur Feri

Selanjutnya Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyampaikan bahwa adanya perubahan UU dari Undang-undang 8 2012 menjadi Undang-undang 7 2017 maka penetapan jadwal pemilu 2019 itu dilakukan oleh KPU sesuai produk seleksi 2017  ini merupakan tradisi mengubah Undang-undang yang membawa konsekuensi tradisi serta menetapkan jadwal yang baru sesuai sehingga menjadikan tidak ada rencana lebih awal dan kemudian mengurai evaluasi dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

"kita tidak boleh dikotomi antara KPU baru dan KPU lama karena legitimasi itu bukan pada orang legitimasi itu melainkan pada kelembagaan, produk 2017 atau produk 2024 adalah bahan yang dipilih oleh proses hukum yang seolah-olah ada otoritas. Lebih-lebih hanya karena periodisasi masa jabatan, tapi kan  legalitas itu pada kapasitas kelembagaan bukan pada kapasitas jabatan agar sekarang kita punya waktu yang jelas soal bagaimana kita mengelola tahapan" Kata Titi.

Menurut Titi, sesungguhnya semua pemangku kepentingan menjadi jelas bahwa kita akan menyelenggarakan dalam siklus sirkulasi elektoral pemilu presiden 5 tahunan yang masa jabatannya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 5 tahun. Jadi ada tiga urgensi dalam penetapan jadwal pemilu  yaitu  rumor, spekulasi, dan kontroversi. Namun semua itu bisa direndam dengan memberikan keyakinan, kepercayaan, dan kepastian kepada semua elemen politik.

"Sesuai prinsip atau asas pemilu pasal 22 E ayat 1 pemilu itu bukan hanya luber-jurdil tapi juga berkala dan kepastian agenda lima tahunan itu penting" sambung aktivis kepemiluan yang pernah menjadi Direktur Eksekutif di Perludem.

Menyambung materi sebelumnya Titi mengungkapkan agenda elektoral yang sudah di desain yang akan terselenggara pada 2024 dan akan bisa membuka spekulasi baru selain kemudian spekulasi tambahan jadi yang sudah bekerja sejak Mei 2021 ditunda karena ada kepentingan dari otoritas yang berkuasa yang tidak bisa di dilakukan karena ada ada ada perbedaan posisi misalnya antara pemerintah lalu kemudian akan menimbulkan pertanyaan 2024 apakah pengaruh pengaruh yang seperti ini apa namanya ikut misalnya menentukan tahapan pemilu akan terus atau bagaimana gitu nah justru untuk kepentingan itu mestinya harus kita jaga adalah kepercayaan masyarakat kita bahwa 2024 pemilunya pasti pemilunya itu jelas dan akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak diintervensi tidak dipengaruhi dan tidak disupervisi oleh lain ia mampu bekerja secara konstitusional . 

Setuju dengan Titi, Ferry membahas tentang kewenangan KPU dalam penentuan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara. KPU merupakan lembaga yang mandiri dalam memutuskan kebijakannya, Ferry mengaku sangat mengapresiasi keputusan tersebut merupakan hal yang luar biasa.

"Kemandirian KPU, tentunya dalam hal ini dalam konteks bagaimana membangun independensi KPU  adalah memutuskan segala sesuatu kebijakan atau keputusan itu betul-betul tanpa ada intervensi tanpa ada intimidasi tanpa ada tekanan dari pihak manapun baik itu pemerintah DPR atau pihak-pihak lain termasuk partai politik jadi itulah yang terkait dengan kemerdekaan KPU"

Ferry juga menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dilakukan karena kesiapan partai politik dalam mengikuti pemilu ini adalah bagaimana mereka juga harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Jikalau memang tahapannya belum disiapkan masyarakat akan merasa bingung bagaimana menentukan hal-hal yang memang harus diikuti. Maka penyelenggara harus menginformasikan soal prediksi partai, soal kandidasi, dan lain sebagainya semua  ini harus diketahui oleh mereka.

"Sehingga mekanismenya menjadi terukur dan ini yang harus diupayakan seperti sosialisasi dan pendidikan politik yang terukur oleh penyelenggara pemilu agar tidak ada hal-hal yang memang nantinya dihawatirkan misalnya pemilu ini menjadi menjadi eksklusif dan tidak dipandang sebagai bagian dari sisi yang dilakukan oleh KPU Bawaslu semata seperti itu"tutup Ferry. (NA)