Terkendala Usul Instansi Asal, Hambatan Utama Alih Status PNS DPK

Terkendala Usul Instansi Asal, Hambatan Utama Alih Status PNS DPK
Tangkapan Rakor Persiapan Alih Status PNS DPK, Kamis (22/4)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) demi kelancaran pemberkasan PNS DPK yang beralih status. Kamis, (22/4).

Rapat dilanjutkan tentang persyaratan teknis yang diminta oleh BKN, sehingga ada kemudahan proses verifikasi dalam pemberkasan yang dijadwalkan pelaporannya paling lambat 30 April 2021.

Staf BKN, Marta dalam rapat tersebut menyampaikan secara teknis usulan mutasi harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi asal (PEMDA), itu yang harus lebih diutamakan karena pada pemberkasan pada tahun - tahun sebelumnya selalu terjadi keterlambatan terkait itu.

“Ijin PEMDA ini penting, karena itu yang kadang tidak dipenuhi oleh PNS DPK yang sedang alih status, sehingga terjadi keterlambatan pada prosesnya”. ujarnya.

Marta menambahkan usulan rekomendasi hanya bisa ditandatangani oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota yang sedang menjabat dan tidak boleh diwakilkan, kecuali jika  telah mendelegasikan wewenangnya kepada bagian tertentu, dan jika memang tidak ada. Peserta diharapkan segera berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) karena itu langkah terakhir untuk mendapatkan surat rekomendasi.

Kabag Administrasi Pegawai, Yuli Hertaty pada kesempatan itu berencana mengadakan Koordinasi Internal terkait masalah pemberkasan yang dialami oleh PNS DPK yang sedang beralih status.

“KPU berusaha membantu menyelesaikan ini secara teratur, sehingga PNS DPK yang sedang berproses Alih Status dapat lancar menyelesaikan pemberkasan tepat waktu sesuai deadline yang diminta BKN,” paparnya. (pnj)