Webinar Seri 1 ASN Belajar, KPU Kediri Pelajari Realisasi Kegiatan dan Penyerapan Anggaran

Webinar Seri 1 ASN Belajar, KPU Kediri Pelajari Realisasi Kegiatan dan Penyerapan Anggaran

 

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (10/1/2022) via youtube, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar Seri I ASN BELAJAR yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi (BPSDM) Jatim.

Berlangsung pukul 13.00 - 15.30 WIB acara ini menghadirkan narasumber dari Plt. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Kepala perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono. Tak lupa sebagai keynote Speaker oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. 

“Cepat, Efektif dan efisien artinya harus mencapai sasaran bukan sekadar cepat-cepatan menyerap, tetapi tidak membawa tujuannya,” kata Wagub, saat webinar seri 1 ASN Belajar "Peran Strategi ASN dalam rangka realisasi dan penyerapan program kegiatan dan anggaran yang cepat, efektif/efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif (CETTAR)," ucap Emil.

Menurutnya, dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus transparan, efisien dengan memperhatikan realita di lapangan dan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa). “Dengan perubahan yang cepat saat ini kita harus tanggap, pasang telinga, pasang mata dan bertindak,” tuturnya.

Pemprov diamanahi untuk membina dan mendorong realisasi percepatan realisasi APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Strategi penyerapan APBD lanjut Wagub harus inovatif dan kreatif. “Penyerapan  sama tapi hasilnya bisa beda, kita bukan hanya bicara tentang apa yang dianggarkan tetapi bagaimana itu dibelanjakan, penyerapan maksimal bukan serapan persentase tetapi capaian hasilnya sering kali program tidak terserap karena gagal lelang,” ujar Agus.

Jika gagal lelang menjadi salah satu faktor tidak terserapnya anggaran, maka menurut Wagub pemerintah bisa memberikan waktu tambahan untuk mengantisipasi gagal dan pelaksanaan lelang ulang. “Sekarang ini telah dibuka peluang untuk mendahului selama belum penandatanganan kontrak masih memungkinkan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa mendahului tahun anggaran yang berlaku,”imbuhnya.

Pemprov tatap akan melakukan pengawasan kepada perangkat yang melaksanakan APBD telah ditetapkan dan ada tim asistensi dan evaluasi penyerapan anggaran yang dipimpin Sekda. “Pemprov sekali lagi harus ikut memonitoring evaluasi kinerja dari setiap kabupaten/kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan apa langkah kita untuk merealisasi belanja,” papar Joko.