Wujudkan Kedaulatan Digital dengan Tingkatkan Keamanan Data

Wujudkan Kedaulatan Digital dengan Tingkatkan Keamanan Data

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Rabu (29/12/2021) via youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Webinar Seri VIII : Keamanan Siber dan Kedaulatan Digital Pemilu 2024 yang diadakan KPU RI.

Acara yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini dibuka oleh Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tantowi di, dan moderatori oleh Kapusdatin KPU RI Sumariyandono. Dalam webinar kali ini menghadirkan narasumber dari Dekan Fakultas Hukum UI Edmon Makarim, OVP Cybersecurity PT. Telkom Indonesia Elysabeth Damayanti, dan Direktur PT. Media Kernels Indonesia - Drone Emprit Ismail Fahmi.

Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi menyampaikan teknologi sejatinya memudahkan dan menyederhanakan serta sebagai wujud transparansi, namun terlepas dari itu, ada hal penting juga yang harus diperhatikan secara seksama yaitu tingkat keamanannya. “KPU berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan IT dalam melakukan keterbukaan informasi, hanya saja tingkat keamanannya masih harus diperbaiki,” ucap Pramono.

Memasuki sesi penyampaian materi Dekan FHUI Edmon Makarim memaparkan materi yang berjudul Aspek Hukum Keamanan Siber dan Kedaulatan Digital dalam Pemilu. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah selayaknya bisa mencegah profiling dan eksploitasi data pribadi bangsa Indonesia serta penghapusan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum.

“Kedaulatan di cyberspace itu  harus memperjelas Code & Control baru kemudian cyber diplomacy untuk menjaga kepentingan nasional yang mencakup 3C (coordination, cooperation, collaboration) untuk Open, Free, Secure, Inclusive, Tolerant and Growth. Confidence Building Measures” kata Edmon.

Selanjutnya Elysabeth Damayanti menyampaikan materi yang berjudul Mengelola Keamanan Siber Menuju Kedaulatan Digital. Ada beberapa inisiatif untuk memitigasi risiko dengan meningkatkan kepemimpinan dan tata Kelola, meningkatkan kesadaran organisasi dalam keamanan siber, memperkuat hubungan serta bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Ketika dihadapkan oleh resiko assessment dan resiko management, maka kita harus menetapkan resiko appetite seberapa atau sampai level mana resiko itu dapat kita terima baru kita jalankan digitalisasi itu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan resiko. Ketika kita memasang berbagai parameter security bukan berarti attacknya menjadi tidak ada, tetapi attacknya bisa diberhentikan di titik-titik parameternya,” jelas Elisabeth.

Terakhir Ismail Fahmi menyampaikan materinya yang berjudul Potensi Mis-,Dis-,Mal- (MDM) Informasi dalam Pemilu 2024. Fahmi menuturkan MDM (Mis-, Dis-, Mal- Informasi) bisa dipastikan akan diproduksi dan disebarkan selama proses Pemilu 2024 dengan target MDM antara lain: tokoh politik, kandidat, organisasi/partai politik, Lembaga penyelenggara pemilu (KPU), pelaku MDM antaralain: publik, buzzer, institusi, dan kadang media, serta dampak MDM yang akan terjadi meliputi: distrust, polarisasi, instabilitas.

“Maka dari itu dalam Persiapan Pemilu 2024 perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain Hoax buster (multi-stakeholder), kecepatan dalam mengklarifikasi, penyiapan tim KPU (pimpinan dan staf) dalam menghadapi MDM terkait KPU (agar tidak gagap ketika terjadi serangan), serta edukasi publik berupa inokulasi, bisa mendeteksi sendiri adanya MDM,” tutup Ismail.